.jpg?w=1140&ssl=1)
Komite Keuangan Senat AS menyetujui undang-undang yang diajukan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat pada Iran, karena Iran menolak untuk menghentikan program nuklirnya. Sanksi itu berupa pengetatan terhadap larangan perdagangan dengan Iran.
AS akan melarang produk-produk negaranya diekspor ke Iran dan melarang produk-produk Iran masuk ke AS. Misalnya, AS akan memberlakukan larangan impor karpet, caviar dan kacang-kacangan dari Iran. Undang-undang itu juga akan memperluas sanksi finansial bagi sejumlah individu asal Iran dan akan mengenakan pinalti bagi perusahaan-perusahaan AS yang menjalin kerjasam bisnis dengan Iran.
Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bahkan melarang AS melakukan kerjasama proyek nuklir untuk kepentingan sipil dengan Moskow, karena Moskow selama ini dianggap telah membantu proyek nuklir Iran. Pasal-pasal ini akan menjadi buah simalakama bagi pemerintahan Bush, karena artinya Gedung Putih harus menekan Rusia agar menghentikan bantuannya pada proyek nuklir Iran.
"Sanksi-sanksi berat yang telah kami setujui hari ini pasti berhasil untuk mencegah agar pemerintah Iran tidak memproduksi senjata nuklir, " kata Senator Max Baucus dari Partai Demokrat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki menyatakan bahwa Iran akan mempertimbangkan tawaran dialog dari kandidat presiden AS Barack Obama. Namun Teheran akan menunggu sampai bulan November, sebelum memberikan jawaban atas tawaran tersebut.
Dalam wawancara dengan saluran televisi berita France 24 hari Rabu (18/6) Mottaki mengatakan, Iran tidak melihat dari sisi orang-orang atau partai politik mereka dalam merespon tawaran dialog dengan AS, tapi melihat dari sisi kebijakan politik yang mereka anut.
"Kita tunggu dan kita lihat apa yang akan terjadi setelah bulan November, " kata Mottaki.
"Biasanya, para pejabat AS menyimpulkan bahwa mereka selayaknya melakukan pembicaraan dengan Teheran hanya ketika masa jabatan mereka akan berakhir. Tapi ada perbedaan sejak Barack Obama menyerukan dialog dengan Iran bahkan sebelum ia benar-benar menjadi presiden, " sambungnya.
Mottaki juga mengatakan bahwa Iran masih mengkaji tawaran insentif dari negara-negara Barat sebagai kompensasi jika Iran mau menghentikan pengayaan nuklirnya. "Kami masih akan mencari titik temunya dengan paket usulan yang ditawarkan Iran, " tukasnya.
Mottaki menegaskan, "Kami yakin, kami bisa mempertahankan hak-hak kami dalam kerangka Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT)." (ln/presstv)
