Eramuslim – Pemerintah Filipina mengumumkan keadaan darurat militer di pulau selatan Mindanao yang mayoritas berpenduduk Muslim. Keputusan ini diambil Presiden Presiden Rodrigo Duterte setelah terjadi kontak senjata antara pasukan pemerintah dengan kelompok bersenjata terkait ISIS di Kota Marawi pada Selasa (23/05) siang.
Satu orang polisi tewas dan lima tentara terluka dalam kontak senjata antara pasukan keamanan dengan puluhan orang bersenjata anggota milisi “Abu Sayyaf” sekitar pukul 2 siang, seperti dilansir Anatolia Agency.
Harian Filipina Inquirer mengutip dari juru bicara Presiden Ernesto Abella mengatakan bahwa Presiden Duterte berada di ibukota Moskow saat mengumumkan keadaan darurat militer di seluruh wilayah di Filipina selatan pada hari Selasa pukul 10 malam.
“Deputi Sekretaris Eksekutif Menardo Guevarra telah mengklarifikasi bahwa hal ini dimungkinkan berdasarkan adanya pemberontakan karena apa yang terjadi di Mindanao berdasarkan Pasal 7, Bagian 18 Konstitusi, selama 60 hari,” ujar Abella.
Presiden Duterte saat ini dalam kunjungan 5 hari ke Rusia, dan memutuskan untuk menunda pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Dmitry Medvedev setelah diberi tahu mengenai situasi di Marawi.
Sebelumnya Presiden Duterte telah memperingatkan bahwa dirinya mungkin akan mengumumkan keadaan darurat militer jika situasi di Mindanao terus memburuk, dan menggunakannya untuk menyelesaikan semua masalah. (Rassd/Ram)
