Eramuslim – Belum selesai pengusutan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), tiba-tiba KPK kembali menciduk sejumlah pejabat di Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Jumat (28/12) pekan lalu.
Ironisnya, OTT pejabat korup di KemenPUPR tersebut terkait Proyek Sistem Pengadaan Air Minum tanggap Bencana di daerah-daerah terdampak bencana gempa dan tsunami.
Koodinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto menyebut, OTT di dua Kementerian tersebut sebagai kado tahun baru kepada rakyat Indonesia.
“OTT di dua Kementerian ini merupakan kado tahun baru buat rakyat,” kata Adri, Jakarta, Senin (31/12).
Adri pun meminta KPK tidak berhenti dan berpuas diri dengan penangkapan pejabat-pejabat kelas teri.
Menurut dia, KPK harus menelusuri keterlibatan pejabat-pejabat kelas kakap baik di KemenPUPR maupun di Kemenpora.
“Mana berani pejabat ikan teri menerima fee, kalau bukan diperintah oleh atasannya mereka,” ungkapnya.
Adri mengaku, pihaknya tidak kaget dengan kabar OTT yang menjerat pejabat Kemenpora dan KemenPURR.
“Karena, data dan dokumen yang dimiliki ALASKA, potensi kerugian negara di Kemenpora dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp93.8 milyar. Sedangkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, potensi kerugian negara dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar Rp15.6 Triliun dan USD.1.047.123,” beber Adri.
