eramuslim.com – Ketua Tim Hukum Prabowo – Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menjawab tudingan dari anggota tim kuasa hukum Anies-Cak Imin, Refly Harun, terkait empat menteri datang ke MK seperti memberikan laporan.
Empat menteri yang datang ke MK itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga, Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini.
Yusril Ihza Mahendra menyebut empat menteri itu telah memberikan keterangan sesuai apa yang dikemukakan dalam surat panggilan dari MK terkait bansos 2024.
“Ya memang seperti laporan karena kehadiran 4 menteri tersebut adalah untuk memberi keterangan sebagaimana dikemukakan dalam surat panggilan MK. Memberi keterangan adalah menerangkan apa adanya terkait dengan dana perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam APBN tahun 2023-2024, bukan datang untuk ‘ngalor-ngidul’ menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi,” kata Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan, Sabtu (6/4/2024).
Menurut Yusril, kalau memberi keterangan memang seperti melaporkan sesuatu sebagaimana adanya.
Kehadiran mereka bukan untuk menafsirkan, apalagi untuk membenarkan apa yang dikemukakan dalam kedua pemohon dalam PHPU Pilpres 2024 di MK.
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menilai justru keterangan empat di MK menjadi boomerang untuk kubu Anies dan Ganjar.
Kedua pemohon, baik Anies maupun Ganjar, menurut Yusril dalam permohonannya mendalilkan adanya berbagai kecurangan dalam pilpres, antara lain adalah tudingan penyalahgunaan bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Yang menjadi sasaran tudingan adalah Presiden Jokowi. Sementara Jokowi bukan pihak dalam perkara. Jokowi bukan kontestan Pilpres 2024,” ujar Yusril.
Kubu Anies dan Ganjar telah diberikan kesempatan oleh MK untuk membuktikan tudingannya.
“Kami sebagai kuasa hukum Prabowo-Gibran telah membantah tudingan kecurangan dengan menyalahgunakan penyaluran bansos juga dengan menghadirkan bukti surat, saksi dan ahli,” ucapnya.
Kubu Anies dan Ganjar, kata Yusril, yang meminta MK untuk menghadirkan empat menteri yang menangani perlinsos dan bansos untuk memberi keterangan.
Namun setelah empat menteri itu menerangkan secara rinci seluk-beluk bansos, besaran angkanya, jenis-jenis perlinsos, pembahasannya dengan DPR dan penyalurannya, ternyata tidak ada celah sedikitpun untuk membuktikan adanya kecurangan.
“Yakni secara sengaja Presiden Jokowi melipat-gandakan besaran jumlah bansos dan membagikannya baik dalam bentuk uang maupun sembako, sehingga memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024,” sebutnya.
Para menteri menerangkan perlinsos yang terbesar, hampir setengah anggaran yang tersedia adalah subsidi BBM dan listrik yakni sekitar Rp 240 triliun.
Selain itu yakni bansos untuk beasiswa, orang miskin, orang jompo, tunawisma, yatim piatu, disalurkan secara tunai melaui transfer bank ke rekening penerimanya, atau dikirim melalui kantor pos.
Menurut Yusril, Mensos Tri Rismaharini tegas mengatakan tidak ada bansos yang disalurkan pemerintah dalam bentuk sembako.
“Begitu juga dengan bansos El Nino, besarannya ditingkatkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR untuk mengatasi keterlambatan masa tanam bagi petani,” jelasnya.
(Sumber: Pojoksatu)
