eramuslim.com – Presiden RI Joko Widada (Jokowi) kerap melakukan pembagian bantuan sosial (bansos) secara simbolik ke sejumlah daerah. Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan penjelasan.
“Mengenai bapak presiden, jadi sebetulnya kunjungan bapak presiden bukan sekarang saja, yaitu memang satu pola kepentingan beliau,” kata Muhadjir pada persidangan MK, Jumat (5/4) kemarin.
Muhadjir mengaku sangat paham dengan pola itu karena sudah menjadi menteri sejak 2016. Sebelum menjabat Menko PMK, Muhadjir merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Ketika membagikan KIP, bapak presiden selalu memastikan kebijakan beliau memang landed, memang ter-delivered. Bapak presiden selalu menekankan segera belanja APBN pada awal tahun karena itu diberikan pada November bahkan September sehingga pada Januari sudah takeoff semua program termasuk bansos,” Muhadjir menjelaskan.
“Di situlah bapak presiden turun lapangan untuk mengecek apakah semua sudah ter-delivered sekaligus mendapat feedback dari para penerima bansos itu,” ia melanjutkan.
Muhadjir lantas mencontohkan jika Jokowi berkunjung ke 100 titik dan membagi Program Keluarga Harapan (PKH). Tercatat ada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.
“Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. Satu titik berapa? 800 ribu. Masa 800 ribu beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia,” kata Muhadjir.
Dia lantas melanjutkan, ketika Jokowi ke daerah, tidak hanya satu titik yang dikunjungi, melainkan lima titik. Apalagi, menurut Muhadjir, tahun ini merupakan tahun terakhir Jokowi menjabat.
“Pasti beliau ingin memastikan seluruh proyek strategis sekarang sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Sekarang beliau kalau berkunjung pasti meresmikan proyek-proyek strategisnya, bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, keadaan lain. Jadi biasanya lebih dari lima titik,” ujar Muhadjir.
“Biasanya menurut saya, kalau ada daerah yang sering dikunjungi bapak presiden kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin sampaikan terlalu mustahil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian memengaruhi secara nasional. It doesn’t make sense,” lanjutnya.
Mendengar penjelasan Muhadjir, Ketua MK Suhartoyo menegur Muhadjir.
“Mohon tidak memberikan pendapat,” kata Suhartoyo.
“Mohon maaf jika tidak berkenan,” jawab Muhadjir.
(Sumber: Cnbcindonesia)
