Eramuslim – Program angkutan barang bersubsidi melalui jalur laut atau yang dikenal dengan proyek tol laut, hingga tahun keempat pelaksanaannya, dinilai belum optimal.
Disparitas harga antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia hanya mampu dikurangi 10-15 persen.
Koalisi masyarakat yang tergabung dalam Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP) memaparkan, hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan menunjukkan proyek tol laut berada pada skala kurang dari 75 persen atau tidak efektif.
Pengurangan disparitas harga itu rata-rata hanya terjadi di kota-kota pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal tol laut. Padahal kota-kota ini telah banyak dilayani kapal niaga swasta.
Di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terisolasi atau 3T yang menjadi sasaran utama proyek, BPKP juga menemukan disparitas harga masih sangat tinggi, berkisar antara 40 persen hingga di atas 100 persen. Ini karena keterbatasan angkutan pelayaran rakyat, moda transportasi darat, dan akses jalan darat ke wilayah-wilayah tersebut
Ketua Presidium BPKP Rusmin Effendy mengatakan, alih-alih menguntungkan pengusaha kecil dan menengah, tol laut justru menguntungkan perusahaan ekspedisi besar.
Pasalnya, perusahaan-perusahaan itu memborong slot kontainer di kapal-kapal tol laut yang disubsidi negara dan kemudian menjual jatah kontainer itu dengan tarif lebih mahal daripada tarif subsidi.
