Eramuslim.com – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut, pihaknya membuka ruang rekosiliasi sebelum partainya memecat sejumlah kader terkait gerakan untuk mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Herzaky bilang, kader yang terlibat gerakan tersebut meminta bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjelaskan gerakan kudeta itu.
Salah satu yang bertemu dengan SBY ialah Jhoni Allen Marbun.
“Awalnya kami masih mengedepankan rekonsiliasi sebisa mungkin kita ajak oke, termasuk yang kami pecat itu bahkan ada pertemuan dengan Ketua MTP, karena zaman dulu beliau kenalnya dengan Ketua MTP dengan bapak SBY, itu sudah ada pertemuan,” katanya saat diskusi virtual, Sabtu (27/2).
Zaky mengungkapkan, partainya memberi kesempatan untuk Jhoni Allen yang ingin memberi penjelasan kepada SBY. Tapi, saat bertemu apa yang disampaikan Jhoni tidak sesuai harapan Demokrat.
“Bang Jhoni Allen sejak ada kejadian ini minta ketemu dengan bapak SBY untuk menjelaskan, oke kalau untuk menjelaskan berarti oke masih ada niat untuk mengurungkan niatnya, tapi tidak, bertemu bapak SBY tapi malah bersikeras,” ungkapnya.
Dia menambahkan, partai Demokrat sempat membuka ruang untuk rekonsiliasi.
Tapi, kata dia, pihak yang terlibat gerakan kudeta terus menyebar fitnah, menghasut, dan terus menyebar kabar bohong. Diantaranya adalah bicara mengenai kegagalan Pilkada.
“Bingung kita, karena Pilkada kemarin Demokrat 48 persen, itu kemenangan terbesar selama 5 tahun,” ucapnya.
Kedua, lanjut Zaky, mereka menyebut elektabilitas Demokrat sangat jelek.
Padahal, dia bilang, sejak kepemimpinan AHY setahun terakhir sejak Oktober 2020 sampai Februari 2021 survei Demokrat tinggi. Serta, jauh meningkat drastis dibandingkan dengan sebelumnya.
“Kemudian, fitnah lagi Pak SBY mendukung KLB, hingga akhirnya pak SBY muncul pengen mengklarifikasi itu, dan kemudian fitnah lagi KLB itu konstitusional bagi mereka,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua cara di Demokrat agar KLB bisa konstitusional. Pertama bila Ketua Majelis Tinggi Partai SBY yang menginginkan.
Tapi, SBY tidak menginginkan KLB lantaran Demokrat baik-baik saja. Kedua, bila diusulkan sekurang kurangnya 2/3 DPD, dan setengah dari total 514 DPC.
“Sehingga kalau bicara konstitusional tidak mungkin berarti, tapi kok mereka bicara bolak balik beberapa orang yang kami pecat ini bilang KLB konstitusional arus bawah arus bawah gitu,” tandasnya. [Merdeka]
