Di tempat terpisah, Koordinator Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat mengecam kebijakan yang diambil oleh Pemkot Medan.
Menurutnya, hal ini merupakan sebuah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang nyata dan sistemik.
“Ini juga suatu pembunuhan demokrasi,” tegasnya pada Minggu (6/5).
Amirullah menilai, penggunaan kaus #2019GantiPresiden merupakan hak asasi setiap rakyat, khususnya terkait menentukan politiknya.
Dengan demikian, tidak ada dasar yang dapat dibenarkan dalam kebijakan yang diambil oleh Pemkot Medan dalam razia atribut gerakan yang diinisiasi oleh Mardani Ali Sera itu.
“Kami sangat menyesalkan dikeluarnya larangan tersebut apalagi akibat pelarangan itu menyebabkan terjadi keributan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan peserta CFD,” ujar tokoh muda Muhammadiyah ini.
Tindakan ini juga, menurut dia, menunjukan bahwa Jokowi sangat ketakutan dengan gerakan #2019GantiPresiden sehingga dilakukan segala cara untuk menghentikannya. Termasuk, menggunakan pemerintahan daerah.
“Dalam waktu dekat, kami Komunitas Relawan Sadar akan turunkan tim ke Medan guna investigasi untuk kasus ini dan jika perlu kami akan laporkan ke United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) di Belanda,” tukas Amirullah. [aktual]
