Dalam beberapa waktu terkahir menurutnya, selain Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan Asabri, serta beberapa lainya sedang menghadapi skandal investasi yang bermasalah sehingga berdampak pada masalah likuiditas.
“Berbagai kondisi ini secara umum menunjukkan adanya potensi moral hazard yang terskenario dalam sektor asuransi dan manajer investasi di pasar modal. BUMN yang masuk dalam ‘permainan kotor’ investasi yang kemudian terjerembab dalam masalah likuiditas, tidak layak diberikan bantuan oleh negara. Anggaran negara diperoleh dari uang keringat rakyat dan menjadi tidak adil jika harus digunakan untuk menanggung biaya perusahaan yang telah ‘dirampok’ oleh sekelompok orang”, tandasnya.
Legislator PKS ini juga menekankan bahwa di tengah sulitnya perekonomian, di mana Pemerintah mencari sumber-sumber pendanaan dengan menerbitkan Utang baru yang tidak murah, tidak tepat jika harus menanggung beban BUMN yang sakit akibat adanya fraud, ‘perampokan’ dan korupsi.
“Sebaiknya kejar dan buru asset-asset yang telah ‘dirampok’. Gunakan seluruh kekuatan yang ada. Kembalikan seluruh asset yang telah dijarah. Jangan gunakan uang negara. Jangan gunakan uang dari keringat rakyat untuk menambal atau mensubsidi berbagai ‘perampokan’ itu,” pungkasnya. (*)
