“Bayangkan Departemen Keuangan menjadi Mal, ngeri saya melihat ini. Karena kita menggunakan swasta,” sambungnya.
Atas dasar itu, Emil Salim menyarankan apabila pemindahan ibu kota tetap bergulir, kementerian dan lembaga tidak ikut pindah. Hal ini demi menjaga marwah serta nilai sejarah gedung-gedung yang digunakan saat ini.
Sebab menurut Emil, nilai proklamasi dan sejarah kemerdekaan di setiap gedung tersebut lebih besar daripada biaya pemindahan ibu kota baru yang belum ada nilai sejarahnya.
Dia pun memberi usul agar Jakarta dijadikan sebagai Ibu Kota Proklamasi. Sehingga dengan kata lain, Indonesia nantinya bakal punya Ibu Kota Baru yang menjadi tempat berjalannya operasional kantor presiden, wakil sampai sekretariat presiden. Sementara gedung kementerian dan lembaga tetap berada di Ibu Kota Proklamasi.
“Jadi komprominya ibu kota negara pusat presiden, wakil, sampai sekretaris presiden. Sedangkan departemen lain di Jakarta sebagai Ibu Kota Proklamasi. Jadi ada ibu kota proklamasi, ada ibu kota negara yang politis,” pungkas Emil. []
