Walau narasi Bappenas ini sudah dinilai memalukan dan menyedihkan oleh begawan ekonomi dan lingkungan hidup, Prof. Emil Salim, tetapi Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, tetap jalan terus karena yang penting asal Bapak Jokowi senang. Fantastis membaca biaya pindah Ibu Kota ini, nilainya tidak tanggung-tanggung yaitu 466 Triliyun, hampir seperempat lebih dari APBN Indonesia setiap tahunnya.
Melihat hasil pemamparan Bappenas yang beredar di medsos, kita dibikin decak kagum karena layout Ibu Kota baru ini begitu cantik dan menawan, walau dinilai netizen dijiplak dari gambar dan konsep city Spanyol. Skema pembiayaan juga dipaparkan dan juga berbagai alasan dimunculkan, agar terkesan memang ide untuk pindah Ibu Kota ini, benar-benar hal yang urgen dan mendesak, tambah Safri.
Berita di media maenstream pun bersileweran menanggapi dan berusaha meyakinkan bahwa kebijakan Presiden Jokowi ini adalah kebijakan yang harus didukung dengan sepenuh hati oleh rakyat Indonesia. Narasinya Indonesia pasti bisa, karena Bappenas memberikan contoh kota Rio de Janeiro yang ibu kota Brazil pindah ke Brasilia, pada tahu 1960.
Contoh yang diberikan oleh Bappenas ini betul-betul menggerus akal sehat kita, bagaimana Kementerian PPN/Bappenas sebagai sebuah Kementerian dalam Kabinet dan dipimpin oleh seorang Menteri yang profesor dan mempunyai track record pendidikan yang tinggi, memberikan contoh pemindahan Ibu Kota yang terjadi 50 tahun yang lalu. Apakah tidak ada negara di dunia ini pindah Ibu kota pada saat ini atau 10 tahun ke belakang, sindir Safri.
Hal itu yang membuat kita jadi bertanya-tanya perbandingannya kejadian yang telah berlalu selama 50 tahun. Karena itu wajar berbagai tanggapan miring terhadap kebijakan pindah Ibu Kota ini. Kenapa sekalian contoh pada saat Indonesia masih terdiri dari Kerajaan-Kerajaan kecil, beberapa ratus tahun yang lalu. Artinya Kementerian PPN/Bappenas betul-betul miskin narasi untuk memback-up kebijakan Presiden Jokowi ini. Narasi yang dimunculkan betul-betul narasi usang yang sama sekali tidak punya daya dukung logika dan urgensi dari pindah Ibu Kota tersebut, tegas Safri.
Kalau hanya narasi yang dibuat oleh Kementerian PPN/ Bappenas yang setebal 24 halaman itu, benar-benar Presiden Jokowi salah pilih menunjuk atau menugasi Kementerian PPN/Bappenas ini. Beberapa alasan yang terkemuka pada presentasi Kementerian PPN/Bappenas ini terkesan buru-buru dan tidak komfrehensif. Ada apa Presiden Jokowi begitu ngotot dan begitu percaya diri tentang pindah Ibu Kota ini, tanya Safri.
