Tapi perlu kita cermati bahwa kebijakan pindah Ibu Kota ini, belum menjadi kebijakan yang aplikatif. Ini hanya sebatas wacana. Ini adalah baru sekedar ide Presiden Jokowi yang melihat begitu sesaknya laju pertumbuhan penduduk di Ibu Kota Jakarta ini. Karena kesiapan pemerintah betul-betul sebatas wacana saja, seperti yang ditunjukkan oleh slide-slide pemaparan Kementerian PPN/Bappenas ini. Mungkin ini akan menjadi bahan diskusi rakyat, ditengah himpitan hidup yang dari hari ke hari semakin sulit.
Wacana pindah Ibu Kota ini membuat kita lupa pada persoalan-persoalan yang lebih urgen, yaitu Kemiskinan dan Ketidakadilan. Wacana ini takutnya menjerumuskan Presiden Jokowi tentang Kebijakan yang tidak bisa di jalankan. Karena kita kesulitan menutupi pinjaman hutang karena pembangunan infrastruktur yang lalu, lantas sekarang datang lagi hutang baru untuk biaya pembangunan ibu kota baru. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi ini akan tergerus, bila kebijakan yang dikeluarkan diluar kemampuan keuangan negara, timpal Safri.
Pindah Ibu Kota wacana susah direalisasikan oleh pemerintahan periode kedua Jokowi. Jokowi akan mewariskan hutang dan mewariskan pembangunan yang gagal bagi Presiden pengganti Presiden Jokowi di masa-masa yang akan datang. Karena ide pindah Ibu Kota sekarang ini, adalah sebatas wacana yang sulit direalisasikan. Apakah kebiasaan mengungkapkan kebijakan hanya sebagai wacana ini, merupakan kebiasaan pencitraan bagi Presiden Jokowi.
Karena beliau tahu bahwa ide yang beliau sampaikan ini, pada kondisi sekarang ini mungkin tidak bisa direalisasikan. Tetapi akan menjadi kebijakan bagi Presiden pengganti beliau setalah tahun 2024. Kalau itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka rakyat benar-benar hanya dikasih janji-janji bukan bukti. Presiden Jokowi dan para Menteri yang ada di Kabinetnya sekarang ini, atau Kabinet untuk lima tahun kedepan hanya memberi angin surga.
Safri mengingatkan kebijakan uthopis itu akan membuat rakyat mencatat, begitu banyaknya janji-janji Presiden Jokowi, tapi tidak satu pun yang bisa direalisasikan. Fatmorgana mungkin itu ungkapan yang pas. Semoga Presiden Jokowi tidak lagi melihat fatamorgana dalam mengeluarkan kebijakan, seperti kebijakan pindah Ibu Kota ini. Untuk Prof Bambang sebagai Kepala Bappenas, tolonglah jangan hanya karena ingin jadi menteri lagi, lalu semua apa yang diminta Jokowi langsung manut asal bapak senang saja. Dengarlah kritikan Prof Emilm Salim, dimana hati nurani mu dan akal sehat mu, tegas Safri. [ljc]
