Dia mengatakan, kerja sama dengan Bank Mandiri tersebut memang memiliki batas kontrak. Oleh sebab itu, ia menambahkan, jika BPJS masih telat dalam pembayarannya, dikhawatirkan fasilitas dan pengadaan obat terancam terganggu.
“Yang jelas, saat ini yang paling krusial itu pengadaan obat. Selain itu, karena 90 persen pegawai kami non-ASN, jadi tidak bisa terlambat pembayaran (upah)-nya karena ditakutkan kinerja berkurang,” kata dia. Taufik menegaskan, jika hingga Agustus tidak ada pembayaran klaim BPJS, kekurangan obat di RSUD Kota Bogor tidak terhindarkan.
Sebab, dalam pelaksanaannya, pengadaan obat harus segera dibayarkan. Dia memaparkan, dampak secara langsung memang ada dalam pembelian obat, pemeliharaan alat dan gedung, dan gaji pegawai.
Menurut dia, upaya lain yang dilakukan pihaknya untuk mengurangi beban klaim BPJS tersebut adalah dengan membuka layanan medical check up (MCU) ke beberapa institusi. Hal tersebut juga masih dirasa kurang sebab nilainya tidak berdampak secara signifikan. “Karena pada dasarnya, RSUD Kota Bogor juga harus professional dalam pelayanannya,” ucap dia.
Taufik memaparkan, harus ada upaya dan evaluasi yang maksimal terkait persoalan keterlambatan klaim tersebut. Sebab, pihaknya juga dituntut untuk melayani masyarakat secara prima.
Sejauh ini, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih enggan berkomentar banyak mengenai kabar memberikan suntikan dana Rp 6 triliun untuk membantu BPJS Kesehatan mengatasi defisit keuangan yang diprediksi mencapai Rp 28 triliun pada akhir 2019. “Terkait pembiayaan mungkin bisa ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi saat dihubungi Republika, Senin (22/7). Ia juga enggan mengomentari soal teknis pencairan dana talangan dan kapan waktu pencairan.
