Ditambahkan Eggi, ujaran “jin buang anak” tidak dapat diproses dengan dengan ketentuan pasal 14 atau 15 Tentang Tindak Pidana dari UU No 1 Thn 1946.
Mengingat di satu sisi lokasi IKN yang dijelaskan memang jauh dari Jakarta, dan dikuasai para taipan, lokasinya yang sepi adalah itulah fakta bukan kabar bohong alias hoaks .
Pun tidak dapat diproses dengan pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mengingat Edy Mulyadi tidak pernah menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis tertentu.
Sebab, masih kata Eggi, Edy Mulyadi dalam paparannya, mengajukan kritik atas lokasi IKN yang berada di kawasan hutan, perkebunan, dan tambang yang dikuasai taipan-taipan di Jakarta, yang jauh, sepi, dan angker.
Jadi, Eggi meminta penyidik bisa lebih berperan untuk memediasi agar perkara ini bisa selesai secara musyawarah dan mufakat. Apalagi, Edy telah menunjukkan itikad baik dengan mengajukan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan.
“Memaksa ungkapan ‘jin buang anak’ ke ranah hukum, akan menurunkan kredibilitas Polri. Maka wajar, jika nantinya akan muncul kesan terjadi kriminalisasi terhadap aktivis Islam yang kontra rezim,” tandasnya. [RMOL]
