Pasalnya, menteri asal PDI Perjuangan itu dianggap tidak becus dalam menyikapi kasus hukum yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan kasus lain.
“Bisa saja Menkumham, terutama karena keterlibatan aktif menterinya membela kasus korupsi yang melibatkan sesama kader di PDIP (Harun Maskiu), juga isu imigrasi terkait Djoko Tjandra,” demikian Dedi Kurnia Syah.
Presiden Jokowi dalam sidang kabinet sempat menyesalkan kinerja para pembantunya yang lamban dalam melakukan penyerapan anggaran penanganan Covid-19. Kepala negara bahkan mengancam akan melakukan reshuffle kabinet.
Isu reshuffle pun makin santer ketika Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengklaim menerima info dari beberapa sumber bahwa sekitar 11 hingga 18 anggota anggota kabinet akan dirombak.
Disebutkan, reshuffle akan dilakukan setelah pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Demikian informasi yang diperoleh IPW dari berbagai sumber. Sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti,” kata Neta kepada wartawan, Kamis (20/8).
Mereka yang dirombak antara lain Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, dan Kepala Bulog. (Rmol)
