Dudung menyampaikan rencananya melibatkan anggota TNI secara aktif dalam memberantas radikalisme dalam wawancara dengan sebuah media. Dudung bahkan tak segan akan menerapkan sistem seperti era Presiden Soeharto.
Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang merupakan satuan teritorial TNI AD yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diminta awas terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrem kiri dan kanan.
KontraS menilai ucapan tersebut berbahaya karena dapat dijadikan prajurit di lapangan sebagai legitimasi melakukan stigma terhadap berbagai kelompok yang dianggap radikal.
Belum lagi, definisi dan standar radikal tidak jelas ukurannya selama ini dan hanya menggunakan tafsir tunggal negara.
“Kami mendesak KSAD Dudung Abdurachman membatalkan wacana pelibatan aparat TNI dalam melakukan penangkalan terhadap gerakan radikalisme,” ujar Rivanlee. [Tempo]
