Menurut Zebua yang telah malang melintang di Papua, Panglima TNI tidak bisa diam, dia tidak bisa main-main dalam menjalankan tugasnya selaku Panglima TNI. Panglima TNI harus ada kesungguhan dalam menyelesaikan permasalahan Papua.
“Kalau dirasa kurang mampu sebenarnya masih banyak perwira tinggi TNI yang mampu memimpin TNI,” ujarnya.
Dalam Doktrin TNI, lanjut dia, seluruh operasi TNI, menyangkut seluruh kebijakan operasional TNI merupakan tanggung jawab Panglima TNI selaku pengguna kekuatan. Tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah pimpinan. Tidak ada prajurit yang harus dikorbankan , yang harus berkorban adalah Komandan.
“Mulailah menjadi tentara profesional, terutama di level unsur pimpinan. Bagi yang di luar institusi militer baik yang sedang menjabat atau tidak, harus memahami tupoksi. Perwira TNI harus belajar untuk berani memikul tanggung jawab bukan mendistribusikan tanggung jawab, bahkan berani mundur kalau memang terbukti tidak mampu. Jangan mengembangkan budaya lepas tanggung jawab karena sedang berkuasa,” tutur Zebua yang sarat dengan pengalaman operasi TNI.
Ditambahkannya, pembinaan personel di TNI sebenarnya memiliki pakem yang baku, seorang perwira harus melalui tour of duty dan tour of area yang cukup, sehingga perwira tersebut memiliki pengalaman penugasan yang cukup, dengan pengalaman yang cukup maka naluri tempur akan tumbuh.
“Pelanggaran terhadap pakem yang ada dalam binpers, akan menyebabkan seorang perwira akan menghadapi keterbatasan pengalaman penugasan, sehingga kelak menjadi seorang pemimpin, perwira ini tidak akan berani bertindak, dan ujung-ujungnya yang terjadi adalah kegagalan dan kegagalan, lalu menyalahkan pihak lain,” demikian Zebua.
Helikopter TNI jenis MI-17 dilaporkan hilang kontak dalam misi penerbangan dari bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang ke Bandara Sentani, Jayapura, Papua . Berdasarkan keterangan resmi Kodam XVII/Cendrawasih, helikopter dengan nomor register HA-5138 milik Penerbad TNI AD itu membawa 12 orang terdiri dari 7 orang kru dan 5 personel Satgas Yonif 725/Wrg yang akan melaksanakan pergantian pos.
Helikopter itu melaksanakan misi pendorongan logistik ke pos udara pengamanan perbatasan di Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang Papua. Beberapa pos pengamanan TNI di perbatasan Indonesia-Papua Nugini hanya dapat ditempuh dengan sarana angkut pesawat udara. [rm]
