Berita Nasional

Ribuan orang yang tergabung dalam tim pengawal RUU Anti Pornografi .

Ratusan orang yang dimotori oleh Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina .

Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al-Khathath menyatakan, kondisi masyarakat Papua yang sebagian kecilnya masih menggunakan koteka, serta budaya masyarakat Bali, hanya "dipinjam" oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politk dan bisnis untuk menolak RUU APP yang sedang digodok di DPR.

Sekretaris LP3ES Didik J Rachbini menyatakan, bisnis ladang minyak yang menjadi penyebab inefisiensi keuangan negara, merupakan tempat yang potensial untuk menciptakan KKN baru.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah untuk melakukan seleksi ulang rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, dari berbagai kasus yang berkembang terakhir ini, rekruitmen CPNS tahun ini dinilai mengecewakan masyarakat bahkan ada yang sampai bunuh diri, stres, dan demonstrasi.

Mayoritas fraksi di DPR sepakat dan mendukung dibentuknya partai politik (parpol) lokal untuk dimasukkan dalam pembahasan RUU PA (Pemerintahan Aceh). Parpol lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) itu diharapkan bisa sebagai langkah demokratisasi dan nantinya bukan saja di Aceh tapi juga di daerah lain.

Penyakit kanker masih menjadi penyakit yang ‘mematikan’ di dunia dan .

Sebelas Kabupaten di Aceh Lauser Antara dan Aceh Besar Selatan mendesak DPR dan pemerintah untuk memenuhi aspirasi mereka atas pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Besar Selatan (ABAS).

Rencana pemerintah menambah jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2,5 jam sepekan didukung kalangan Komisi II DPR. “Di saat sebagian besar masyarakat mengeluhkan lemahnya pelayanan aparatur terhadap publik, saya setuju usulan penambahan jam kerja,” kata anggota Komisi II FPKS Jazuli Juwaini kepada pers di Gedung DPR RI, Rabu (22/3).

Pemerintah akan membentuk tim sosialisasi revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri No.1 tahun 1969 atau Peraturan Bersama Dua Menteri, menyusul berakhirnya pembahasan revisi SKB antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri serta para pemuka agama yang berlangsung selama 10 kali pertemuan.