Berita Nasional

Menurutnya, pihak kepolisian polda Batam sedang menyelidiki siapa pemilik kapal yang tidak dilengkapi surat-surat itu. Ia menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan awal, pihak polisi air juga menemukan 40 ribu ton solar lainnya, ditempat penempungan minyak dalam kapal Bonia, yang berasal dari Kapal Challenger berbendera Panama.

Pemerintah untuk melakukan kontrak ulang dengan PT Freeport. Alasannya, selama ini perusahaan raksasa asal Amerika Serikat (AS) belum menunaikan janji-janjinya untuk ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Menteri Agama M. Mahtuf Basyuni menegaskan, jika jamaah Ahmadiyah dapat merubah keyakinannya dan menganggap Mirza Guhlam Ahmad hanya sebagai pembaharu (mujadid) bukan sebagai Nabi, dirinya yakin persoalan ini akan selesai.

Rasio utang RI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai terlalu besar, mencapai lebih dari 45 persen. Kondisi ini menyebabkan hampir 30 persen APBN Indonesia dialokasikan untuk membayar utang.

DPR RI menilai penanganan pemerintah terhadap merebaknya penyakit mematika, flu burung, lambat. Kini penyakit itu kembali memakan korban di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Wakil Ketua DPR RI Zaenal Ma’arif menegaskan Surat Edaran Mendagri M. Ma’ruf yang memutus bantuan keuangan untuk madrasah dan pendidikan Islam, harus dicabut karena dinilai diskriminatif.

Aparat penegak hukum diminta tidak hanya menggunakan pendekatan hukum formal saja, dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, melihat dampaknya yang besar di masyarakat. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN),I Made Mangku Pastika menegaskan hal itu pada para wartawan di Hotel Sari Pan Pacifik Jakarta, Senin (27/02).

Menteri Agama M. Mahtuf Basyuni mengatakan, rumusan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri No.1/69 tentang Kerukunan antar Umat Beragama sudah pada rumusan tingkat akhir yaitu penyempurnaan secara redaksional bahasa.

Ketua PBNU Rozy Munir mengatakan, strategi berbasis keagamaan sangat diperlukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat, di samping pelaksanaan kebijakan bersama yang sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan serta lembaga swadaya masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran narkoba.

Lintas Fraksi DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turut aktif melakukan pembebasan tokoh oposan pemerintah Daw Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh lainnya.