eramuslim.com – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah , menanggapi twit Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme.
Fahri menilai, cara pandang pemerintah dalam menangani konflik, khususnya di media sosial perlu diubah.
“Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak Din dan pak itu atau Pigai dan Abu Janda,” kata Fahri.
Fahri mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan memfasilitasi konflik di media sosial.
“Ini soal posisi negara di tengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yang meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada?,” kata Fahri.
Fahri menyebut pemerintah memfasilitasi konflik itu dengan menyiapkan panggung lengkap dengan ring tinju.
“Prof, negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar soal-soal gak jelas. Padahal negara memfasilitasi panggung gak jelas itu lengkap dengan ring tinjunya,” kata Fahri.
Selain memfasilitasi panggung dan ring tinju, negara juga turut memihak dalam konflik tersebut.
“Udah gitu negara juga nampak berpihak dalam sengketa. Tambah gaduhlah suasana di tengah pandemi corona,” tandas Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Din Syamsuddin dilaporkan ke Komisi Aparatur Negara (KASN) oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institute Teknologi Bandung (GAR-ITB).
GAR ITB berharap Din Syamsuddin yang juga dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu dipecat karena radikal.
