Eramuslim – Penurunan tingkat kemiskinan hingga 9,82 persen dinilai merupakan angka yang ‘semu’ karena tidak seiring dengan peningkatan produktivitas masyarakat serta peningkatan kualitas hidup.
Turunnya tingkat kemiskinan juga ditopang lewat peningkatan bantuan sosial (bansos) hingga 87 persen dari September 2017 – Maret 2018, sedangkan perode sebelumnya hanya 3 persen. “Ini yang menjadi indikasi kemiskinan turun karena dikasih suntikan sesaat. Jadi ini cuma angka ‘semu’,” ujar Pengamat Indef Ahmad Heri Firdaus kepada Republika.co.id, Rabu (18/7).
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, anggaran bansos yakni sebesar Rp 77,26 triliun. Hingga kini tercatat realisasi penyaluran bansos telah mencapai 99 persen. Berbagai bentuk bansos seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), beras sejahtera (rastra) dan program keluarga harapan (PKH) telah terealisasi. Selain itu, penyaluran bansos ini juga bertepatan dengan momen Pilkada serentak.
“Timingnya juga pas ya, menjelang Pilkada ada rastra dan bansos. Selama masa kampanye ada periode dimana masyarakat desa mendapatkan bantuan sosial dan rastra ya,” kata Ahmad.
Ahmad menilai, program bansos ini memang baik untuk masyarakat, namun seharusnya pemerintah lebih mendorong produktivitas masyarakat. Agar bisa menaikkan kualitas hidup dengan mendorong penghasilan mereka meningkat.
Karena meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka ketimpangan atau rasio gini turun dari 0,391 per September 2017 menjadi 0,389 per Maret 2018, namun rasio ini tidak mencerminkan penurunan ketimpangan.
Mengacu pada data BPS, ketimpangan yang turun terjadi karena porsi pengeluaran penduduk kaya atau kelompok 20 persen teratas berkurang dari 46,4 persen menjadi 46,09 persen. Penurunan ini sedikit sekali.
