Eramuslim.com – Sekitar 104 pendeta dan rohaniwan/rohaniwati dari berbagai gereja di Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terkait pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari kelompok buruh, petani, masyarakat adat, akademisi, aktivis NGO, pemuka agama dan sebagainya.
Perwakilan ratusan pendeta itu, Adventus Nadapdap, juga mengatakan hal serupa. Mereka menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja memberikan dampak buruk kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki latar belakang ekonomi sosial seperti buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan masyarakat adat, serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.
“Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini lebih mementingkan kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat dan keselamatan lingkungan hidup, yaitu atas nama investasi,” kata Adventus lewat keterangan tertulisnya yang diterima wartawan pada Rabu (15/7/2020) pagi.
Mereka menilai pemerintah dan DPR sepertinya tidak menghiraukan tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat agar menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut.
Sistem politik demokratis yang dianut oleh negara Indonesia, membikin pembahasan undang-undang atau kebijakan politik harus melibatkan partisipasi publik seadil dan setara mungkin.
