“Sekarang partai tidak boleh apa-apa, kecuali dapat sumbangan dari anggota (partai), atau dari anggota legislatif,” ungkap Fadli.
Lalu siapa yang paling potensial melakukan kecurangan? Bisa siapa saja yang memiliki kekuasaan. Sebelumnya, saat Pilkada serentak, Partai Demokrat menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan calon yang didukung PDI Perjuangan dalam Pilkada Serentak 2018. Tudingan ini memanaskan hubungan kedua partai menjelang pencoblosan pada 27 Juni 2018 lalu.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan kritik partainya kepada pemerintah berdasarkan temuan di lapangan. “Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono maupun pengurus partai kerap terjun ke daerah dan menemukan banyak upaya tidak jujur yang dilakukan pemerintah, terutama dalam pilkada,” ujar dia ketika itu.
Menurut Ferdinand, saat ini sikap Demokrat lebih tegas terhadap pemerintahan Jokowi, sapaan Joko Widodo. Hal itu sesuai dengan instruksi SBY sebagai Ketua Umum Demokrat. “Kini, perintah ketua umum, kader harus menegur, memberikan kritik, dan meluruskan pemerintahan ini,” ujar dia.
Sejak Pemilihan Umum 2014 Partai Demokrat lebih banyak mengambil posisi netral. Mereka tidak bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah maupun koalisi partai oposisi. Hubungan SBY dengan Jokowi juga pasang-surut. Kedua tokoh itu kerap saling sindir dan melayangkan kritik. Namun di saat yang lain mereka tampak akrab, seperti pada Maret lalu ketika Jokowi menghadiri rapat pimpinan nasional Demokrat. Pada saat itu SBY menyanjung kinerja Jokowi dan menyatakan berharap bisa bekerja sama dalam Pilpres 2019. [dtc]
