Singgung TKA China Di Tengah Pandemik, Dewan Pimpinan MUI Se-Indonesia Ultimatum Pemerintahan Jokowi

Eramuslim.com -Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) mengultimatum pemerintahan Joko Widodo untuk konsisten agar patuh terhadap konstitusi UUD 1945 meskipun di tengah pandemi Covid-19, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.

Sedikitnya ada lima desakan dari DP-MUI terkait sejumlah kebijakan yang dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi tersebut. Utamanya, terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Pertama, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari Negara China dengan alasan apapun juga, karena TKA dari Negara China adalah Transmitor Utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan,” tegas Jurubicara DP-MU KH Munahar Muchtar dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Sabtu (9/5).

Selanjutnya, DP-MUI juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan Kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan Moda Transportasi dalam semua matra baik Darat, Laut maupun Udara. Sebelum, penyebaran dan penularan Virus Covid-19 benar-benar dapat terkendali dan menjamin tidak akan ada lagi penularan.

Ketiga, DP-MUI merintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa/Nagari) dalam masa pandemik virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA tersebut.

“Jika ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya,” tegas Munahar Muchtar.

Keempat, DP-MUI se-Indonesia mendesak kepada pemerintah untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam setiap kebijakannya. DP-MUI pun senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terakhir, mendesak kepada Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati dan para  Walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat Nasionalisme dan Patriotisme dalam menjaga keutuhan NKRI.