Hal ini, sambungnya, juga berlaku dalam kasus terorisme. Kegagalan menangani dan mendeteksi teroris malah menjadi dasar meminta uang dan kewenangan lebih besar bukannya mengevaluasi pejabat yang berwenang.
“Lalu kapan pejabat diminta pertanggungjawaban? Parah!” tanya Fahri. (rmol)
