Padahal Sinuhun telah membongkar pasang PGN dan menggabungkan dengan aset anak perusahaan Pertamina, yakni Pertagas. Katanya agar perusahaan gas milik negara jadi hebat, besar dan kuat dan menguntungkan. Kronologisnya sebagai berikut:
1. Terbitnya PP No. 6 Tahun 2018, pemerintah meresmikan pendirian Badan Usaha Milik Negara di bidang minyak dan gas bumi, menggabungkan bisnis PGN dengan Pertamina dan menunjuk Pertamina sebagai induk perusahaan BUMN yang melayani industri migas.
2. Pada Februari 2018, Pertamina menjadi pemegang saham utama PGN, dengan mengakuisisi 56,97% saham pemerintah, sementara PGN tetap menjadi perusahaan publik. Setelah akuisisi tersebut, Pertamina dan PGN sepakat untuk mengintegrasikan dan merampingkan bisnis distribusi gas yang sebelumnya dimiliki oleh PGN dan PT Pertamina Gas (“Pertagas”), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Pertamina.
3. Pada Desember 2018, PGN mengakuisisi 51% saham pengendali Pertamina di Pertagas, dan menjadi sub-holding untuk operasi gas.
Penggabungan PGN dan Pertamina Pertagas melalui patgulipat aset malah menimbulkan komplikasi. Perusahaan tidak bisa memaksimalkan usahanya.
Manajemen gagap menghadapi perubahan. Manajemen tidak mampu menerjemahkan peraturan dan regulasi sehingga perusahaan dapat bekerja optimal. Akibatnya, maka jatuhlah revenue perusahaan, nilai aset menyusut, liability dan utang meningkat, perusahaan menghadapi sengketa pajak sangat banyak dengan pemerintah dan cukup memalukan bagi perusahaan terbuka.
Jadi pilih, yang salah tetap Sinuhun? [gr]
Penulis: Salmmudin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
