Presiden Jokowi sebenarnya adalah satu-satunya orang di republik ini yang paling mampu menyelamatkan negeri kita. Ia memegang artileri kebijakan yang ampuh untuk itu.
Salah satunya adalah Perpu Covid tahun 2020, yang menarik hak budgeting DPR sepenuhnya ke tangan Presiden.
APBN, bagi Presiden Jokowi, kini laksana selembar cek kosong.
Ia bisa menulis angka berapa saja dan untuk apa saja. Secara konstitusional, isi perpu tersebut sebenarnya bermasalah. Namun karena sudah diberlakukan, kenapa itu tidak digunakan saja untuk keperluan yang sangat mendesak?
Misalnya menyusun ulang prioritas APBN. Agar negara bisa membiayai test PCR gratis untuk rakyat.
Menyediakan vaksin unggul untuk rakyat dengan manajemen vaksinasi yang lekas. Membangun Rumah Sakit darurat. Melindungi dan menambah tenaga kesehatan. Menyediakan tabung oksigen gratis. Dan seterusnya.
Juga untuk memberi rakyat makan. Lockdown atau karantina wilayah dalam pandemi besar ini sangat krusial. Kombinasi lockdown dan percepatan vaksinasi di Inggris terbukti mampu menekan tingkat kematian.
Tapi supaya tujuan karantina dicapai, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok warganya. Agar rakyat tak lapar dan memaksa mencari makan keluar rumah.
Sangat disarankan agar Presiden merevisi kebijakan penanganan pandemi dengan terutama mendengarkan pendapat para ahli. Jangan mengulang-ulang kebijakan yang sama yang terbukti kurang berhasil menekan angka kematian.
Pandemi dan politik
Bagaimanapun, tujuan utama penanganan pandemi di negeri ini seharusnya melindungi kehidupan dari kematian. Siapapun di dalam tubuh kekuasaan yang membina para Buzzer, harus dilarang mempolitisasi pandemi.
Jangan keterlaluan menganggap seolah permintaan agar kesehatan publik mendapat prioritas lebih di dalam APBN adalah jebakan. Sebab spiral pandemilah sesungguhnya jebakan yang harus ditakuti.
Proposal lockdown bukan gerilya oposisi untuk menjatuhkan Presiden. Sorotan kritis terhadap prioritas APBN bukan taktik politik supaya proyek infrastruktur mangkrak.
Kebijakan penanganan pandemi saat ini perlu segera direvisi atau diganti. Kegilaan level 4 ini harus diakhiri. [Gelora]
(Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi). [Gelora]
