Eramuslim – Senin 2 Mei 2016, politisi dari partai koalisi pengusung pemerintah di Knesset sepakat untuk menganeksasi kawasan Tepi Barat Palestina untuk masuk ke dalam wilayah Zionis Israel, seperti dilansir markas pusat penelitian Global Research.
Dalam keterangan anggota Knesset Hazan Oren di acara perayaan hari Paskah Yahudi yang digelar di kota Hebron mengatakan, “Ini adalah waktu yang tepat bagi PM Benjamin Netanyahu untuk memasukan seluruh kawasan Tepi Barat di bawah kedaulatan Zionis Israel.”
Dalam konteks terkait, Menteri Kehakiman Zionis Israel Ayelet Shaked dalam pidatonya di acara tahunan Forum Yudisial Israel di kota Yerusalem pada Minggu (01/05) malam juga akan mendukung langkah aneksasi kawasan Tepi Barat Palestina ke dalam wilayah Zionis Israel.”
Tidak hanya dari partai koalisi pemerintah, pihak oposisi seperti pemimpin Yahudi Home Party, Naftali Bennett, juga mendukung usulan Menteri Kehakiman untuk aneksasi wilayah Tepi Barat karena termasuk dalam Zona C seperti yang tertuang dalam perjanjian Oslo.
Perlu diketahui bahwa dalam Perjanjian Oslo II ditahun 1995 Otoritas Palestina yang dipimpin Yasser Arafat sepakat dengan Zionis untuk membagi wilayah Palestina menjadi 3 zona yaitu A, B, dan C.
Berikut penjelasan mengenai pembagian wilayah tersebut:
1. Zona A memiliki luas 18% dari total wilayah Tepi Barat sebesar 5.640 kilometer persegi. Di zona ini Otoritas Palestina berhak mengontrol penuh wilayah ini baik secara administrasi ataupun kontrol keamanan.
2. Zona B mewakili 21% dari luas wilayah Tepi Barat sebesar 5.640 kilometer persegi. Di zona ini Otoritas Palestina hanya berhak mengontrol wilayah ini secara administrasi, sedangkan keamanan diserahkan kepada penjajah Zionis Israel.
3. Zona C mewakili 61% dari luas wilayah Tepi Barat. Di zona ini Otoritas Palestina tidak berhak mengontrol wilayah ini secara administrasi dan keamanan. Apapun kebijakan yang diambil Otoritas Palestina di wilayah ini harus mendapat persetujuan oleh Zionis Israel. (Dostor/Ram)
