Sementara itu, pada RAPBN 2019 ini, defisit akan diperkirakan di 1,8 persen terhadap GDP. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit paling kecil yang pernah terjadi di 2012 yaitu 1,86 persen dari PDB.
“Hanya untuk menggambarkan betapa kerennya berubah sama sekali,” ujar dia.
Padahal pernyataan Menkeu Sri Mulyani ini sebenarnya merespons kritikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang pada Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Dia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini. Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional.
Zulkifli juga menyoroti besaran utang pemerintah yang diketahui jumlahnya mencapai Rp 4.200 triliun.
Dia mengatakan, kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran.
“Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar,” kata Zulkifli.
Sontak pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal utang luar negeri jatuh tempo direspons pihak di luar pemerintah.
Aktivis Ratna Sarumpaet melalui akun Twitter @RatnaSpaet, Sabtu (18/8/2018), mengaku tidak percaya dengan ucapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
“Bagaimana saya bisa percaya ucapan orang yg selama lebih Dari 20 dengan segala kemudahan yang Allah SWT Berlian kepadanya – dia hanya berhasil mjadi kaki-tangan Neolib penghianat,” tulisnya.
