Eramuslim – Kelompok Syiah Houthi menyatakan menolak resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menarik diri dari lembaga pemerintahan yang telah dikuasai, dan melepaskan status tahanan rumah bagi Presiden Abd Rabbo Mansur Hadi dan Perdana Menteri Khaled Baha.
Dalam konferensi persnya pada hari Senin (16/02) kemarin, pemberontak Syiah Houthi menyatakan, “Komite Revolusioner menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menghormati kehendak rakyat Yaman, dan tidak bersandar pada sumber-sumber yang menyesatkan.”
Pernyataan ini merupakan bentuk penolakan pemerintah kudeta Syiah terhadap resolusi DK PBB yang dikeluarkan pada hari Minggu (15/02) kemarin.
Dalam resolusi tersebut, DK PBB meminta kelompok Syiah Houthi untuk menarik segera dan tanpa syarat dari lembaga-lembaga pemerintah yang dikendalikan oleh mereka, serta melepaskan Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi dan anggota kabinetnya dari tahanan rumah.
Resolusi juga meminta kelompok Syiah Houthi untuk kembali bernegosiasi damai dengan kelompok dan elit politik di Yaman, yang disponsori oleh Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Jamal Benomar.
Kondisi politik di Yaman memburuk setelah Syiah Houthi berhasil merebut ibukota Sana’a pada akhir bulan September tahun 2014 lalu, menuntut berakhirnya kekuasaan Presiden Presiden Abd Rabbo Mansur Hadi akibat semakin mahalnya harga bahan bakar dan kebutuhan pokok di Yaman.
Selain berhasil memaksa mundur Presiden Abd Rabbo Mansur Hadi dan Perdana Menteri Khaled Baha pada 22 januari 2015 kemarin, kondisi semakin buruk ketika Syiah Houthi kemudian mengeluarkan deklarasi konstitusi dengan membubarkan parlemen dan membentuk pemerintahan interim pada 6 Februari.
Dalam pernyataan sebelumnya, Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Jamal Benomar, mengatakan bahwa Yaman kini diambang perang saudara setelah Syiah Houthi menyatakan tidak akan menyerahkan kekuasaan yang direbut kepada kelompok Sunni Yaman. (Skynewsarabia/Ram)
