Jerman Diminta Ambil Tindakan terhadap Penahanan Muslim Uighur di China

Kepala Juru Bicara Kanselir Angela Merkel, Steffen Seibert, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (25/11) bahwa “dalam situasi di mana tidak ada sanksi, hal itu semata-mata menjadi keputusan dari perusahaan mana pun” untuk melanjutkan beroperasi di wilayah tersebut atau tidak.

Ikatan yang rumit

Siemens bukanlah satu-satunya perusahaan Jerman dengan transaksi bisnis rumit di China. Menurut Federasi Industri Jerman (BDI), sekitar 5.200 perusahaan Jerman bertanggung jawab atas 1 juta karyawan yang saat ini aktif di China. Tahun lalu, nilai perdagangan antara kedua negara mencapai $ 220 miliar, menjadikan China mitra dagang terpenting Jerman.

Menurut Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, kemakmuran yang saat ini diperoleh oleh Jerman berasal dari China padahal sebelumnya secara hati-hati menjauhkan diri dari perusahaan-perusahaan China. Hal ini memicu perselisihan dengan mitra internasional Jerman seperti Amerika Serikat, yang menyebut Jerman naif karena membuka peluang bagi perusahaan teknologi Cina Huawei untuk membangun jaringan seluler berkecepatan tinggi yang baru.

Kepentingan Ekonomi vs HAM

“Berlin berusaha keras untuk menjaga dan membangun kemitraan yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam hal ekonomi, yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Bernhard Bartsch, pakar senior tentang Cina dari Yayasan Bartelsmann Jerman kepada DW.

Tetapi “Berlin harus sadar” terhadap adanya tantangan yang muncul karena kedekatan dengan China dan seharusnya “melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan,” tambahnya.

Dalam konferensi pers Senin pagi, pemerintah Jerman mengutuk keras penawanan terhadap para Muslim Uighur tetapi bersikeras akan melakukan pembicaraan dengan China untuk mendapatkan akses ke kamp-kamp dan mengevaluasi sendiri kebenaran informasi yang terkandung dalam dokumen yang bocor itu.

Jerman di masa lalu juga diketahui mendukung LSM yang membunyikan alarm tentang masalah ini, kata Delius dari Society for Threatened Peoples kepada DW.

Tetapi ketika pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di China semakin menjadi-jadi, Jerman dan Eropa “tidak dapat mengabaikan” situasi ini dan perlu mengambil tindakan nyata, kata Abdassamad El Yazidi, Sekretaris Jenderal Dewan Pusat Muslim di Jerman kepada DW.

“Kepentingan ekonomi tidak boleh menutupi Hak Asasi Manusia,” ujarnya. [dt]