free hit counters
 

Karena Aniaya Rakyat Uighur, Inggris Larang Impor Barang Barang China

Redaksi – Rabu, 28 Jumadil Awwal 1442 H / 13 Januari 2021 15:19 WIB

Eramuslim.com – Pemerintah Inggris menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sama dengan “barbarisme” terhadap  warga minoritas Uighur . Inggris pun mengumumkan aturan baru untuk melarang impor barang-barang dari China yang dicurigai menggunakan kerja paksa warga Muslim Uighur.

Pelanggaran itu “dalam skala industri”, kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, dalam komentarnya kepada parlemen Inggris seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (13/1/2021).

“Ini benar-benar barbarisme mengerikan yang kita harapkan akan hilang ke era lain, tapi dalam praktik hari ini saat kita berbicara, ini terjadi di salah satu anggota terkemuka komunitas internasional,” katanya kepada parlemen.

Dari sekitar 10 juta Muslim Uighur, sebagian besar menetap di Provinsi Xinjiang, China. Bagaimana kehidupan sehari-hari mereka? Kamera jurnalis memotretnya 3 tahun lalu.
“Kita memiliki kewajiban moral untuk menanggapinya,” imbuh Raab.

Langkah-langkah tersebut termasuk penguatan Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris untuk memberlakukan denda bagi bisnis yang tidak mematuhi aturan transparansi, memperluas tindakan tersebut ke sektor publik, dan “tinjauan mendesak” terhadap kontrol ekspor di sekitar Xinjiang.Raab menguraikan rencana untuk melarang perusahaan Inggris yang secara tidak sengaja atau sengaja mengambil keuntungan dari, atau berkontribusi pada, pelanggaran hak asasi manusia terhadap Warga Uighur di provinsi Xinjiang, Barat Laut China.



Langkah ini berbeda dengan kesepakatan perdagangan Desember lalu antara Uni Eropa dan China, yang menyetujui investasi besar dan membuka pasar China ke Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara.

Kesepakatan itu dikritik karena adanya klaim luas tentang kerja paksa dalam rantai pasokan China, dan membuat Uni Eropa tidak sejalan dengan mitranya seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.

Hubungan Inggris dan China secara bertahap membeku selama dua tahun terakhir, terutama atas kritik London terhadap tindakan keras terhadap juru kampanye demokrasi di Hong Kong dan tawaran kewarganegaraan bagi penduduknya.

 

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Dunia Islam Terbaru