Menlu AS, Rex Tilerson meminta kepala wilayah Kurdistan di Irak, Massoud Barzani untuk menunda penyelenggaraan referendum mengenai pemisahan wilayah tersebut dari Irak.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala wilayah Kurdistan bahwa Tilerson menelpon Barzani, dan memintanya untuk menunda sebuah referendum yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 25 September.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Barzani menanggapi apa yang Washington katakan bahwa “penundaan akan lebih tepat.”
Dalam hal ini, Tillerson mengatakan dalam sebuah percakapan telepon tentang pengiriman sebuah delegasi ke Baghdad untuk menyelesaikan masalah politik yang luar biasa melalui dialog.
Referendum yang akan diadakan bulan depan tidak mengikat, dalam artian ia berkisar pada survei terhadap penduduk tiga provinsi di wilayah Kurdistan yaitu Erbil, Sulaymaniyah, Dohuk dan daerah-daerah lain yang disengketakan, apakah mereka ingin memisahkan diri dari Irak atau tidak.
Pasal 140 dalam konstitusi Irak menyediakan peta jalan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai wilayah-wilayah ini, yang dimulai dengan menghapus perubahan demografis oleh rezim Saddam Hussein.
Dalam konteks yang terkait, Perdana Menteri Turki Ben Ali Yildirim mengatakan bahwa negaranya tidak dapat mentolerir upaya untuk membangun “negara buatan baru di perbatasannya, terutama di Suriah dan Irak.”
Turki secara historis menentang pemisahan wilayah Kurdistan, karena khawatir gerakan separatis akan menyebar ke populasi Kurdi di turki yang diperkirakan jumlahnya mencapai 20 persen. (Aljzr/hr)
