Eramuslim – Kebijakan baru National Register of Citizens (NRC) yang dikeluarkan pamerintah India mengancam sekitar empat juta orang di negara bagian timur laut Assam kehilangan kewarganegaraan.
Diterbitkan pada hari Senin (30/07) kemarin, NRC mewajibkan orang-orang yang ada di dalam daftar harus membuktikan bahwa mereka datang ke negara bagian pada 24 Maret 1971, atau sehari sebelum deklarasi kemerdekaan negara tetangga Bangladesh.
Pemerintah India beralasan proses itu diperlukan untuk mengidentifikasi imigran gelap Bangladesh. Namun NRC dilaporkan dapat memicu kekhawatiran deportasi massal kaum Muslim minoritas di dalamnya.
Keputusan itu menjadi langkah terbaru oleh pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memperkuat kedudukan mayoritas Hindu India dengan mengorbankan minoritas, dimana India akan mengadakan pemilihan nasional tahun depan.
Sekitar 25 ribu pasukan keamanan dari luar wilayah disiagakan di Assam, sebagai antisipasi jika terjadi masalah. Daftar yang memuat keputusan itu memicu protes oposisi di parlemen nasional, yang memaksa penundaan sidang majelis tinggi.
Modi Bharatiya Janata Party (BJP) memenangkan kendali Assam pada 2016 setelah berjanji untuk mengusir imigran gelap dari Bangladesh yang mayoritas Muslim dan melindungi hak-hak kelompok pribumi.
