Satu inisiatif pelaporan warga negara yang dibuat oleh jurnalis dan akademisi, yang dikenal sebagai Lapor Covid-19, memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya kematian mungkin dua hingga tiga kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi.
Menurut Dr Corona hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah enggan untuk tidak mengikuti kebijakan “Normal Baru” karena takut disalahkan.
“Ambil contoh ketika seorang pasien yang diklasifikasikan sebagai ‘di bawah pengawasan’ meninggal dan beberapa hari kemudian diketahui bahwa mereka positif Covid-19. Beberapa pemerintah daerah, dan saya tidak akan mengatakan yang mana, melaporkan pada saat itu bahwa almarhum negatif untuk Covid-19 meskipun hasil tes masih tertunda,” ujar Dr Corona.
“Ini karena mereka tidak ingin mendapat masalah jika jumlah kematian kemudian meningkat. Pimpinan daerah mana yang ingin disalahkan saat ‘New Normal’ sedang diterapkan? ” tambahnya.
“Pada akhir Mei, Gugus Tugas Nasional Covid-19 melaporkan sekitar 300.545 tes telah dilakukan untuk 205.165 orang. Ini menempatkan tingkat pengujian Covid-19 di negara itu sekitar 1.100 pengetesan per satu juta. Ini kira-kira setara dengan Afghanistan, salah satu negara dengan tingkat pengujian terendah di dunia.” tulis Asia Times.
Media asing ini juga ikut menyinggung progaram bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran karena menggunakan data lama.
“Pejabat Badan Audit Nasional Indonesia baru-baru ini mengekspos Kementerian Sosial karena menggunakan data kemiskinan yang sudah ketinggalan zaman dari tahun 2014.” tulis Asia Times.
Achsanul Qosasi, anggota Dewan Audit Nasional, menyoroti fakta bahwa 20 juta keluarga dalam daftar kesejahteraan tidak memiliki kecocokan dengan kode identifikasi jaminan sosial.
Masalah penyaluran bantuan kesejahteraan di Indonesia juga disebut sebagai salah satu politik uang di daerah-daerah.
“Banyak pemberian bantuan tunai yang tumpang tindih, bantuan makanan dan skema kesejahteraan menimbulkan kebingungan keluarga miskin dan berpenghasilan rendah. Banyak yang berjuang untuk memahami bagaimana dan di mana mengajukan permohonan bantuan.”
“Faktornya adalah politik uang. Pejabat desa, walikota, dan pejabat lokal terpilih lainnya dianggap mempertahankan basis data yang menguntungkan pendukung mereka.”
“Daerah dengan kepadatan pemilih yang tinggi di pulau Jawa melaporkan lebih dari 90% sudah menerima bantuan, sedangkan daerah yang lebih terpencil di bagian timur Indonesia seperti Maluku dan Papua belum menerima bantuan Covid-19 dengan tingkat yang sama. (sc)
