Eramuslim – Badan pengungsi PBB “UNHCR” mengkritik keras rencana pemerintah Myanmar untuk memindahkan ribuan Muslim Rohingya ke desa-desa yang mirip dengan kamp pengungsi. Pernyataan ini tertuang dalam sebuah dokumen advokasi setebal tiga halaman tertanggal 25 April.
Lebih dari 75 ribu penduduk Rohingya melarikan diri ke negara tetangga untuk menghindari genosida massal di provinsi Rakhine. Sedikitnya 1.500 rumah di beberapa desa dibakar dan ribuan penduduk lainnya bersembunyi di hutan dan ladang.
Beberapa dari mereka yang melarikan diri dan sekarang kembali telah membangun tempat penampungan sementara. Akan tetapi pihak berwenang Myanmar melarang membangun kembali rumah mereka secara permanen dengan alasan keamanan.
Sebagai gantinya, pemerintah Myanmar telah merencanakan memindahkan sekitar 1.152 keluarga dari 13 dusun, ke desa-desa yang lebih besar dan lebih mudah dikelola. Akan tetapi, UNHCR memperingatkan rencana tersebut dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut.
“Berdasarkan informasi yang tersedia, kekhawatiran munculnya ketegangan menjadi perhatian kami terhadap penduduk desa yang terkena dampak. UNHCR menekankan pentingnya pengungsi untuk kembali ke tempat asal mereka dan disedikan akses ke sumber penghidupan mereka sebelumnya,” ujar juru bicara UNHCR Myanmar, Andrew Dusek, dilansir Reuters.
Dusek mengatakan, UNHCR memahami bahwa rencana tersebut masih dalam tahap rancangan dan mungkin belum selesai dirundingkan. Namun Menteri Luar Negeri Wilayah Rakhine Tin Maung Swe mengatakan pemerintah daerah telah mulai menerapkannya.
Tin Maung Swe menambahkan, “Relokasi dilakukan untuk kepentingan penduduk, karena desa baru jaraknya akan lebih dekat dengan pusat layanan pemerintah. Sementara desa-desa Rohingya yang ada di Rakhine utara disusun secara acak sehingga tidak efektif.”
“Jika desa-desa tidak sistematis, mereka tidak akan berkembang dan akan sulit membangun rumah sakit, sekolah, dan kantor polisi. Kita juga akan kesulitan untuk mengurus keamanan di wilayah ini,” kata Tin Maung Swe.
Menurut dokumen UNHCR, pemerintah Myanmar telah mulai membuka lahan untuk pembangunan desa baru. Masing-masing keluarga direncanakan akan mendapatkan tanah seluas 220 meter persegi dan diberi uang sebesar 150 dolar AS untuk membangun rumah mereka.
Warga Rohingya mengatakan kepada staf PBB bahwa mereka takut kehilangan akses ke lahan pertanian dan sumber kehidupan milik mereka. Mereka merasa khawatir akan terjebak di dalam desa yang dinilai akan mirip seperti kamp pengungsi itu.
“Relokasi paksa ke desa tidak akan mencapai stabilisasi di wilayah ini,” tulis UNHCR dalam dokumennya.
Sekitar 120 ribu warga Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi internal di Rakhine. Mereka bergantung pada bantuan lembaga kemanusiaan internasional, sejak kekerasan komunal terjadi pada 2012. (Rol/Ram)
