eramuslim.com – Demonstrasi besar-besaran terus terjadi di Israel. Ribuan warga menuntut agar Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mundur dari jabatannya karena dianggap tak mampu membebaskan para tawanan.
Dikutip dari AFP, warga berkumpul di depan parlemen, Selasa malam. Keluarga sandera Israel yang ditahan di Gaza dan mantan PM Ehud Barak menyalahkan Netanyahu atas “bencana” serangan Hamas pada 7 Oktober dan menuntut pemilihan umum segera.
“Anda adalah seorang firaun, pembunuh anak sulung. (Sebanyak) 240 anak diculik di bawah pengawasan Anda. Itu salah Anda,” kata Einav Zangauker, yang putranya Matan masih ditahan di Gaza oleh Hamas, merujuk pada Netanyahu.
“Anda gagal dalam segala hal pada tanggal 7 Oktober. Saat ini Anda adalah penghalang bagi kesepakatan penyanderaan,” tambahnya.
Mereka menilai Netanyahu tidak benar-benar mendorong pembebasan. Warga yang memprotes juga menyoroti UU peradilan baru Netanyahu yang ditakutkan mengancam demokrasi.
“Tugas dasar negara adalah memastikan kembalinya mereka yang diculik. Saya naif, saya tidak menyadari bahwa PM kita tidak tertarik untuk memulangkan mereka karena pertimbangan politik,” ujar warga lain Merav Svirsky, yang kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan Hamas dan saudara laki-lakinya kemudian terbunuh di Gaza.
Sementara itu Ehud Barak sendiri menyoroti langkah Netanyahu yang keukeuh melancarkan serangan darat di Rafah. Ia mengatakan para sandera akan kembali dalam peti mati.
“Saya menyerukan pemilu cepat, dan orang yang bertanggung jawab atas bencana tersebut harus dicopot dari kendali kekuasaan,” tegasnya.
Pada 7 Oktober lalu, serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam Israel dan mengakibatkan sekitar 1.160 kematian di Israel. Hamas mengklaim serangan dilakukan sebagai balasan penjajahan Israel selama ini ke tanah Palestina.
Hamas juga menyandera sekitar 250 sandera pada serangan itu. Saat ini, 33 di antaranya diperkirakan tewas.
Serangan itu dibalas genosida oleh Israel, di mana hingga kini total 32.916 warga sipil tewas sebagian besar perempuan dan anak-anak. Meski ada resolusi Dewan Keaman (DK) PBB kekerasan tak berhenti hingga kini.
(Sumber: Cnbcindonesia)
