Menurut Musni, yang mendukung gerakan ini adalah kalangan gereja Protestan dan Katolik serta masyarakat Papua sendiri.
“Berkaca dari Timor-timur, itu didukung gereja, akhirnya merdeka,” jelasnya.
Musni melihat, pemerintahan Jokowi tidak serius dan tidak mempersatukan komponen bangsa dalam menghadapi masalah di Papua.
Seperti diketahui, Papua Barat telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).
Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda seperti dikutip dari SBS News, Selasa (1/12).
Wenda mengatakan status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat tidak akan tunduk kepada Indonesia.
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.
Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat.
“Kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami,” katanya.
“Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!” ujar Wenda lagi. []
