Eramuslim.com – Fraksi Demokrat walk out dari rapat paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Anggota F-Demokrat Benny K Harman menilai akan ada PHK besar-besaran akibat disahkannya UU Cipta Kerja.
“Jadi teman-teman kami Fraksi Demokrat menyatakan sikap dari rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat dua. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan kami tentu ada alasan teknis dan alasan substantif,” kata Benny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).
Pertama, Benny menyoroti mekanisme terkait pengambilan keputusan. Menurutnya, secara teknis proses pengambilan keputusan masih belum sesuai dengan mekanisme tata tertib (tatib) DPR RI.
“Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat apabila semua anggota, fraksi yang ada di dalam rapat paripurna itu menyetujui. Padahal tadi kan ada dua fraksi yang tidak memberikan persetujuan. Sesuai dengan mekanisme yang di tatib. Harus ada lobi dulu. Lobi supaya ada kesamaan pandangan. Kalau lobi tidak dicapai hasilnya, dilanjutkan dengan voting. Ini juga tidak dikasih. Jadi pimpinan sewenang-wenang,” jelas Benny.
Alasan lain, Benny menilai RUU Ciptaker tidak memiliki urgensi. Terlebih, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah.
“Sejak awal kami menolak RUU ini. RUU ini tidak punya urgensi apapun. Di tengah-tengah rakyat Indonesia lagi menderita. Lagi mengalami kesusahan mengalami COVID. Kok tega-teganya pemerintah dan pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kesulitan masyarakat,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat ini pun menilai, selama pembahasan RUU Ciptaker, tidak ada diskusi yang mendalam. Oleh sebab itu, ia menolak pengesahan Omnibus Law Ciptaker disahkan menjadi undang-undang.
