“Sebagian guru menganggap khilafah sebagai solusi mengatasi masalah bangsa ini tidak tepat diajarkan ke siswa. Padahal selama ini, sistem demokrasi tak masalah, yang utama nilai-nilai Islam ada dan terwujud dalam sistem (demokrasi) ini,” terangnya.
“Yang penting bukan soal pilihan khilafah atau demokrasi, tapi bagaimana Muslim mengisi demokrasi dengan nilai-nilai Islam,” imbuh dosen UIN Syarif Hidayatullah itu.
Untuk itu, Jejen meminta agar ajaran agama dipandang sebagai cara untuk mencapai kedamaian dan toleransi. Bukan untuk menebar kebencian terhadap sesama manusia.
“Agama harus hadir penuh cinta, kedamaian, toleran, sesuai dengan nilai kitab suci dan mencontoh nabi,” pungkasnya.
Sebelumnya Fachrul mengatakan, muatan sejarah khilafah di buku agama Islam perlu dihilangkan. Sebab, dikhawatirkan para siswa dapat mengimplementasikan ajaran khilafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kalau kita lihat muatan sejarah khilafah sebenarnya enteng-enteng. Tapi begitu ditampilkan pengajarnya ikut menganukan (mengimplementasikan -Red). Jadi tadinya maksud memahami sekadarnya, tapi ternyata menjadi mempublikasikan,” kata Fachrul Razi dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).
“Khilafah menurut saya dihilangkanlah. Karena memang niatnya baik, tapi karena pengajarnya mungkin memihak kepada itu. Jadi akhirnya mengkapitalisasi,” imbuh dia.
Selain itu, menurut Fachrul, perubahan kurikulum dalam buku agama Islam dilakukan agar menyesuaikan perkembangan sains dan teknologi. Selain itu, agar lebih kontekstual berbasis revolusi mental.
Ia menjelaskan, sub pelajaran yang dibenahi terkait soal akidah, akhlak, dan pelajaran tentang Al-Quran dan hadis, termasuk soal fikih dan sejarah.
“Masalah fikih, masalah sejarah kebudayaan Islam, kemudian bahasa Arab. Kebetulan yang membenahi bukan saya. Memang ahli-ahlinya yang melihat ada hal yang masih perlu dibenahi di bidang itu,” ungkapnya. [kp]
