“Alih-alih memeriksa penyebab tak berjalannya proyek-proyek kelistrikan itu, malah dijadikan bahan untuk ‘menyerang’ pemerintahan sebelumnya yang disebut tak berkinerja,” tandasnya.
Defiyan pun menyoroti kinerja keuangan PLN yang selama ini disampaikan oleh Dewan Manajemen. Klaim Dewan Manajemen yang berhasil membukukan laba pada Tahun 2016 sebesar Rp 10,5 Triliun ternyata justru tak mampu membayar utang PLN dan kenaikan bahan mentah batu bara sebagai sumber produksi dalam menghasilkan listrik bagi PLN untuk kebutuhan pelanggan.
Harga sewa pembangkit listrik yang sangat mahal ini, lanjutnya, semakin meyakinkan publik bahwa Dewan Manajemen PLN tak saja bertindak tak profesional sama sekali, namun juga tak memahami skala prioritas.
“Jika hal ini dibiarkan, maka negara dan terutama kelompok masyarakat akan menanggung beban sebagai dampak ketidakprofesionalan mengelola BUMN strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak ini,” tutup Defiyan. (swa)
