“Tapi kalau itu berupa panduan sebagai contoh-contoh khotbah bagi para khotib saya pikir tidak apa. Kalau itu dimaksudkan semacam panduan saja, rujukan, pilihan-pilihan ya boleh-boleh saja memperkaya sumber-sumber bagi para khatib,” ucap Marwan.
Marwan pun tak ingin pemerintah seolah memaksa isi khotbah. Sebab, penanaman Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin belum berhasil dilakukan.
“Pemerintah ini kan lama-lama menjadikan itu sebagai silabus. Jangan dibuat karena kegagalan menanamkan nilai-nilai Rahmatan Lil Alamin itu gagal, terus dianggap itu sebagai solusi tidak sepeti itu. Jadi solusinya itu ya penanaman nilai-nilai bukan karena pemaksaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memastikan komisi VIII DPR akan melakukan pengawasan terhadap setiap program Kemenag. Ia juga memastikan komisinya akan mengevaluasi program atau wacana yang dianggap meresahkan.
“Komisi VIII sendiri nanti akan mengevaluasi kalau itu dianggap meresahkan masyarakat atau itu dianggap mengekang kebebasan berpikir. Apalagi ini kan penanaman nilai pendekatannya kan berbagai cara, berbagai metode, berbagai sumber, masa mau dipaksa satu sumber,” tutup Marwan. []
