Ketua Dewan Pembina Yayayan Universitas Pancasila itu mengakui, masalah perbatasan tidak selamanya dapat diselesaikan dengan cepat. Merunut pengalaman Indonesia ketika berebut wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, yang prosesnya begitu lama tetapi akhirnya kedua pulau itu direnggut Malaysia.
Dia menyarankan, pemerintah Indonesia mesti berupaya keras menyelesaikan setiap sengketa perbatasan. Tetapi, belajar dari pengalaman kasus Sipadan dan Ligitan, kalau memang proses negosiasi tak menguntungkan Indonesia, lebih baik tak perlu diselesaikan.
“Jadi soal perbatasan bukan seperti bangun rumah. Ada hal yang harus cepat diselesaikan maupun sebaliknya,” ujarnya.
Masalah dengan Malaysia
Menteri Retno Marsudi mengklaim bahwa selama empat tahun terakhir, pemerintah berhasil dalam negosiasi perbatasan dengan beberapa negara, salah satunya Malaysia.
“Tahun ini negosiasi perbatasan ada kemajuan yang kita lakukan dengan Malaysia. Jadi kita tinggal memformalkan saja capaian-capaian untuk negosiasi maritim kita dengan Malaysia. Jadi dari waktu ke waktu kita berusaha menyelesaikan,” katanya.
Negosiasi perbatasan yang dimaksud ialah soal perbatasan maritim atau kelautan dengan Malaysia. Itu merupakan isu yang cukup penting untuk menghindari insiden.
Dia tak menjelaskan terperinci capaian-capaian dalam negosiasi perbatasan dengan Malaysia itu. Namun, katanya, kalau masalah perbatasan itu sudah jelas kelak, pastilah Indonesia akan lebih mudah mengelolanya untuk kepentingan bangsa.
Retno menegaskan, usaha diplomasi atau negosiasi tentu tidaklah mudah. Setiap tahun hal itu akan memengaruhi kebijakan sebuah negara “Tantangannya besar tapi kita yakin dengan intesifikasi negosiasi, kita akan mempercepat hasil,” katanya. [vva]
