Bagi saya, rilis ini menjadi persoalan tendensius karena rekomendasi subyektif kemenag. Sebab hakekat dai adalah mereka yang amar ma’ruf nahi munkar. Kata ma’ruf berarti Islam, dan kemungkaran adalah selain Islam. Jadi dai adalah yang pro Islam, bukan pro pemerintah. Sebab Islam adalah mutlak benar, sementara pemerintah adalah relatif.
Bahkan dai sebagaimana Rasulullah, justru tidak pernah mendapat rekomendari dari rezim saat itu. Rasulullah sebaliknya, mendapat penghadangan dan penjegalan dari rezim. Meski tentu saja beda rezim dengan sekarang. Bahkan hampir seluruh nabi berhadap-hadapan dengan penguasa pada zamannya.
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” [QS Ali Imran : 104].
Ayat di atas adalah SK dari Allah tentang kewajiban dakwah Islam. Dakwah adalah akad kewajiban setiap muslim kepada Allah, bukan kepada manusia. Meski pemerintah dan seluruh manusia menghalangi, status kewajiban dakwah tidak pernah berubah.
Dakwah adalah kewajiban setiap individu muslim. Dai adalah mereka yang menyeru kepada jalan Allah atau Islam semata. “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” [QS An Nahl : 125].
Sebab hanya Islam jalan yang benar, sebagaimana firman Allah, “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam” [QS Ali Imran : 19].
