Dia menilai kepentingan jangka pendek itu mengabaikan kepentingan kemandirian ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia.
“Kita semua berharap presiden (Jokowi) memahami soal ini. Jangan sampai publik menduga presiden juga turut menikmati utang untuk divestasi 51 persen itu,” pungkasnya. (rmol)
