eramuslim.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menghormati pihak yang masih menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker.
“Ya, biar saja, mana di sini ada undang-undang yang tidak ditolak,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).
Toh, kata Mahfud, selalu ada pihak penolak dan pendukung ketika sebuah rancangan aturan resmi menjadi UU.
“Semua undang-undang ada yang menolak ada yang mendukung, itu biasa, ada yang menolak, itu silakan tolak,” kata dia.
Sebelumnya, DPR menyetujui Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhamad Nurdin menyebut hasil kerja pihaknya menyetujui Perpu Ciptaker dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.
“Memutuskan dan menyetujui hasil pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk dilanjutkan pada tahapan pembicaraan tingkat II,” kata dia dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan hanya dua dari sembilan fraksi yang tidak menyetujui Perpu Ciptaker menjadi UU.
“Adapun, Fraksi Demokrat dan PKS belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022,” kata Nurdin.
Dia kemudian menyerahkan draf hasil kerja Baleg ke meja pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan selanjutnya meminta persetujuan Perpu Ciptaker menjadi UU kepada para anggota DPR yang hadir Rapat Paripurna.
“Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” tanya Puan Maharani kepada anggota DPR saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Para legislator menjawab setuju dan Puan mengetok palu sebagai tanda sahnya Perpu Ciptaker menjadi UU. Namun, Fraksi PKS memutuskan walk out dari ruang Rapat Paripurna sebelum Perpu Ciptaker disahkan menjadi UU.
Sementara itu, Fraksi Demokrat sempat mengungkapkan penolakan dalam Rapat Paripurna sebelum aturan disahkan.
[Sumber: Fajar]
