eramuslim.com – Anggota Tim Hukum Nasional AMIN, Refly Harun, menduga proses bansos pada Februari 2024 lalu dilakukan pemerintah secara legal atau prosedural.
Namun Refly Harun menganggap ada maksud di balik pemberian bansos Februari ini untuk keuntungan elektoral atau pemenangan suara.
“Saya ingin katakan bahwa bisa jadi semua itu diputus dengan prosedur yang tampaknya legal, tapi tetap punya maksud untuk keuntungan elektoral,” kata Refly Harun, Jumat (6/4/2024).
“Dan kita tidak bicara mengenai berapa efektivitasnya. Ngapain mengukur efektivitas? Bagi kita bahwa pemilu ini sudah berlangsung secara curang dan itu digerakkan oleh struktur kekuasaan,” katanya lagi.
Refly juga menyoroti pembayaran bansos yang dirapel hingga 3 bulan sekaligus. Menurutnya, ada maksud tertentu di balik keputusan pemerintah mencairkan bansos untuk 3 bulan.
Menurut Refly, bansos yang Rp 200 ribu per bulan dibayarkan total Rp 600 ribu pada Februari 2024. Dimana seharusnya pembayaran bansos ini dirapel pada bulan Maret atau jatuh tempo Maret.
Dia menduga ada maksud tertentu dari pemberian bansos di bulan Februari ini.
Dia juga menganggap lucu naiknya harga beras sesudah pemilu, karena menurut logikanya harga beras aturannya turun usai pemilu.
“Lucunya setelah pemilu harga beras bukan turun, tapi malah naik, tertinggi dalam sejarah, artinya lucu kan?,” katanya.
Dia pun memberikan contoh. Jika produksi beras kurang cuma 0,6 juta ton dari kebutuhan nasional, dan impor beras 3 juta ton, kalau dibanjirkan ke pasar, semua harga beras seharusnya turun drastis.
Tetapi yang terjadi adalah harga naik, berarti tidak hanya sekadar digunakan untuk intervensi pasar, tapi digunakan untuk tujuan lain, dan tidak ada yang lain kecuali pemenangan.
“Bagi-bagi sembako yang kemudian justru setelah sembako dibagi-bagi, harga sembako, harga beras tetap naik. Jadi ada hal-hal seperti itu,” jelasnya.
Terkait kesaksian empat menteri Jokowi, menurutnya normatif saja seperti laporan kerja.
Menurutnya, mereka harus reading between the lines, jangan mengikuti mentahnya saja dan harus melihatnya secara kritis.
Refly lantas menjelaskan soal ‘reading between the lines’ dari pernyataan para menteri. Dia menyoroti secara khusus penjelasan soal realisasi bansos yang melonjak jauh sekali hingga Rp 12,45 triliun pada 2024.
“Misalnya yang secara kritis soal realisasi bansos, kenapa realisasi bansos di Januari 2024 jauh sekali dibandingkan realisasi di Januari 2023 dan Januari 2022? Karena, misalnya, Januari 2023 itu realisasi cuma Rp 3,88 triliun, sementara di Januari 2024, Rp 12,45 triliun, bayangkan, itu satu hal yang menurut saya mengindikasikan, tentu menteri nggak akan ngomong ‘wah ini karena ada pemilu’, kan tidak,” ucapnya.
Diketahui, empat menteri Kabinet Presiden Jokowi yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memberikan kesaksian terkait bansos dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat pagi (5/4/2024)
(Sumber: Pojoksatu)
