Menurut politisi dari Partai Golkar itu, manuver Sri Mulyani ini memperlihatkan tanda-tanda pemerintah mulai kehabisan amunisi fiskal di tahun kedua penanganan pandemi Covid-19.
Per Maret 2021, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 6.445,07 triliun. Dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yakni sebesar Rp 5.192 triliun, terjadi peningkatan utang sebesar Rp 1.253 triliun.
Apabila besar utang pemerintah di bulan Maret 2021 ini dibandingkan dengan besar utang pemerintah di bulan Februari 2021, yakni sebesar Rp 6.361 triliun, maka terdapat peningkatan Rp 84 triliun. Hanya dalam satu bulan.
Penambahan utang ini membuat rasio utang pemerintah mengalami kenaikan menjadi 41,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) bulan lalu.
“Coba kita lihat cara menangani shortfall penerimaan pajak hanya dengan utang. Sampai seberapa kuat daya tahan kita kemudian hanya bersandar ke utang, angka-angka itu hanya mengatasi secara jangka pendek,” kata Misbakhun ketika berbicara di webinar yang diselenggarakan Narasi Institute bertajuk “Waspada! Pemulihan Ekonomi Belum Tentu Berlanjut” hari Jumat kemarin (30/4).
Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga khawatir, jual-beli SUN yang dilakukan pemerintah akan menciptakan persoalan baru berupa terganggunya kinerja sektor riil karena SUN dibeli oleh perbankan.
Jadi, alih-alih mengalirkan kredit murah untuk rakyat, perbankan lebih memilih menangguk untung dari belanja SUN.(RMOL)
