Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu mempertimbangkan usul sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk merombak susunan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Dia menganggap LSM punya dasar yang kuat ketika memberikan rekomendasi itu.
“Saya pikir dengan pengalaman teman-teman yang sudah malang melintang di sana, pasti mereka punya pertimbangan yang kuat bahwa ini perlu direkomposisi,” kata pendiri kantor hukum Integrity itu dihubungi, Ahad, 19 Mei 2019.
Sebelumnya, sejumlah LSM meminta Jokowi merombak komposisi pansel KPK yang dibentuk pada 17 Mei 2019. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mencatat ada sejumlah nama pansel yang tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Koalisi menuding sejumlah nama pansel juga terindikasi memiliki kedekatan dengan kepolisian. Hal itu memicu kecurigaan bahwa ada kehendak untuk mempertahankan kontrol elit kepolisian atas KPK. “Kepentingan ini dapat mengganggu independensi KPK,” kata koalisi dalam keterangan pers.
Desakan merombak komposisi pansel KPK juga diungkapkan pendiri Kantor Hukum AMAR, Alghiffari Aqsa. Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta itu mengatakan ada anggota pansel memiliki masalah integritas, pernah melakukan kecurangan dalam tes pejabat publik dan tidak transparan dalam pelaporan harta kekayaan.
Menanggapi kritik itu, Jokowi mengatakan sembilan nama yang dia tunjuk sebagai anggota pansel KPK adalah tokoh kredibel dan memiliki kapasitas. “Saya kira pansel figur-figurnya sangat kredibel dan memiliki kapasitas menyeleksi,” kata dia, 18 Mei 2019.
Tim pansel bentukan Jokowi, diketuai oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih. Wakil ketua diampu oleh pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji. Sementara tujuh anggota pansel yakni, pakar hukum pidana, Harkristuti Harkrisnowo; pakar psikologi Hamdi Muluk; pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Marcus Priyo; pendiri Setara Institute Hendardi; Direktur Imparsial Al Araf; staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Diani Sadia dan Direktur Jenderal HAM, Kemenkumham, Mualimin Abdi.
Denny mengaku juga punya catatan terhadap sejumlah anggota pansel yang ia kenal. Namun ia enggan membeberkanya. “Di era digital tidak sulit melacak rekam jejak anggota pansel terkait integritas, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) atau data transaksi PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan,” kata dia.
Dia mengatakan komposisi tim pansel itu penting untuk menentukan hasil akhir pimpinan KPK yang terpilih. Meski ada seleksi di DPR, kata dia, pilihan pansel tetap menentukan. Karena itu pula, kata dia, komposisi pansel sebenarnya bisa menunjukan komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi. “Seberapa kuat dukungan presiden terhadap KPK yang indpenden dan KPK yang efektif bisa dilihat dari komposisi pansel,” kata dia.(jft/Sindo)
