Eramuslim.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako.
Said Iqbal meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak bersikap bak penjajah.
“Rakyat untuk makan yang kita kenal dengn sembako direncakan dikenai pajak itu sifat kolonialisme, penjajah,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis (10/6/2021).
Memberlakukan tax amnesty jilid II serta menerapkan PPN untuk sembako dianggap Said Iqbal serupa dengan sifat kolonial.
Di samping itu, pemerintah justru memberikan relaksasi pajak untuk orang-orang kaya termasuk kepada produsen mobil tertentu yang mendapatkan relaksasi PPnBM.
“Menteri keuangan sebaiknya jangan berlagak kolonialisme terhadap rakyat. Kaum buruh akan menjadi garda terdepan melakukan perlawanan hukum dan gerakan perlawanan gerakan aksi,” ujarnya.
KSPI kata Said Iqbal, bakal memperjuangkannya hingga Mahkamah Konstitusi (MK) apabila disahkan oleh DPR RI. Kendati demikian, ia juga meminta kepada DPR untuk menolak keras rencana Menkeu Sri Mulyani tersebut.
Ia memastikan KSPI bakal melakukan aksi jika DPR tutup telinga atas masukan masyarakat.
“Anda dipilih bukan untuk wakil kekuasaan jadilah wakil rakyat. Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikan PPN untuk sembako diantaranya,” tuturnya.
“Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law dan isu kenaikan PPN terhadap sembako.”
